Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi.  Biasanya dalam peraturan perundangan-undangan ditegaskan secara ekspilist yang mencerminkan asas ini. 

Contoh yang berkenaan dengan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori : 

  1. Dalam Pasal 76 UU No. 20/2003 tentang Sisidiknas dalam Ketentuan penutup disebutkan bahwa Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.
  3. pada Pasal 43 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI, ditetapkan di dalam pasal tersebut, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; dan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1154), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Anglo-Norwegian Fisheries Case (Kasus Nelayan Anglo-Norwegia (Inggris v. Norwegia)

Kasus Nelayan Anglo-Norwegia (Inggris v. Norwegia) 1951 I.C.J. Rep 116. Kasus ini, dimulai dengan aplikasi yang mengacu pada Deklarasi Penerimaan Klausul Opsional dalam art. 36 (2) dari I.C.J. Statuta oleh Inggris dan Norwegia, meminta Pengadilan '(a) untuk mendeklarasikan prinsip-prinsip hukum internasional yang akan diterapkan dalam mendefinisikan garis pangkal, dengan referensi di mana Pemerintah Norwegia berhak untuk membatasi zona perikanan, yang membentang hingga ke laut sejauh 4 mil dari garis-garis itu dan secara eksklusif disediakan untuk warga negaranya sendiri, dan untuk mendefinisikan garis-garis dasar tersebut sejauh dipandang perlu, dalam terang argumen Para Pihak, untuk menghindari kesulitan hukum lebih lanjut di antara mereka; (b) untuk memberikan ganti rugi kepada ... Kerajaan Inggris sehubungan dengan ... gangguan ... dengan kapal penangkap ikan Inggris di luar zona yang ... Pemerintah Norwegia [mungkin] berhak mencadangkan untuk warga negaranya. Legitimasi batas ...
Read more

Annexation (Aneksasi)

aneksasi adalah Perolehan hak atas wilayah (scil. sebelumnya berada di bawah kedaulatan Negara lain) dengan tindakan sepihak pengambilalihan oleh Negara penakluk setelah penaklukan: 'Tidak ada periode penaklukan sendirian dan ipso facto membuat negara penakluk menjadi kedaulatan wilayah yang ditaklukkan .... Penaklukan hanyalah cara akuisisi jika penakluk, setelah dengan tegas menetapkan penaklukan, dan keadaan perang telah berakhir, kemudian secara resmi mencaplok wilayah ': I Oppenheim 699. Ketika, pada bulan Juni 1945, Sekutu mengambil 'otoritas tertinggi sehubungan dengan Jerman, termasuk semua kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Jerman, Komando Tinggi dan setiap negara bagian, kota, atau pemerintah atau otoritas lokal', mereka dengan tegas menyatakan bahwa asumsi kekuasaan ini 'tidak efek aneksasi Jerman ': Whiteman, Digest of International Law (1963), Vol. 1, 325. Seperti yang sekarang diterima bahwa penggunaan kekuatan, kecuali untuk membela diri, adal...
Read more

Terra Nullius

Terra nullius  adalah istilah dalam bahasa Latin yang berasal dari hukum Romawi, yang berarti "tanah yang tidak dimiliki siapa pun".  Menurut “ Black's Law Dictionary 7th Edition ”, terra nullius adalah:  “ A territory not belonging to any particular country ” Istilah ini digunakan pada hukum internasional untuk wilayah tanpa kepemilikan. Wilayah terra nullius dapat dikuasai oleh suatu negara melalui pendudukan.  Contoh terra nullius yang ada kini adalah: Wilayah Bir Tawil antara Mesir dan Sudan Marie Byrd Land di Antartika Perairan internasional Objek-objek di luar angkasa seperti Bulan baca juga: Shanti Rachmadsyah, S.H., KLINIK: Terra Nullius, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2686/terrae-nullius/>
Read more