Jus Cogens



Jus Cogens/Ius Cogens adalah prinsip utama di dalam Hukum Internasional. Secara etimologi, jus cogens terdiri atas dua kata, yaitu, 'jus' dan 'cogens', yang masing-masing diartikan sebagai, 'jus' atau 'iūs' yang berarti “law” dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia berarti 'hukum' dan kata 'cogēns', dari kata 'cōgō' yang berarti dalam bahasa Inggris, yaitu “compell” atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai 'memaksa'. 

Jadi, secara harfiah diartikan sebagai “compelling law” atau jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “hukum yang memaksa." Nah, istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa Konvensi menjadi 'Peremptory Norm'. 

Jadi kedua istilah ini, jus cogen dan peremptory norm akan selalu berdampingan dalam penjelasannya. 

Penggunaan Istilah:

Seperti telah disampaikan di awal tadi, Istilah jus cogen ini, sering dikaitkan dengan istilah peremptory norm atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi ‘Norma yang harus ditaati’ yang ditetapkan di dalam pasal 53, Vienna Convention on the law and treaty 1969, yang menetapkan bahwa sebuah perjanjian akan menjadi batal dan berakhir apabila bertentangan dengan prinsip jus cogen ini. Seperti ditetapkan di dalam Pasal tersebut:

A treaty is void, if at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.


Begitu juga dengan pasal 64, Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986, menetapkan:


Article 64 

Emergence of a new peremptory norm of general international law (jus cogens)

If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Anglo-Norwegian Fisheries Case (Kasus Nelayan Anglo-Norwegia (Inggris v. Norwegia)

Kasus Nelayan Anglo-Norwegia (Inggris v. Norwegia) 1951 I.C.J. Rep 116. Kasus ini, dimulai dengan aplikasi yang mengacu pada Deklarasi Penerimaan Klausul Opsional dalam art. 36 (2) dari I.C.J. Statuta oleh Inggris dan Norwegia, meminta Pengadilan '(a) untuk mendeklarasikan prinsip-prinsip hukum internasional yang akan diterapkan dalam mendefinisikan garis pangkal, dengan referensi di mana Pemerintah Norwegia berhak untuk membatasi zona perikanan, yang membentang hingga ke laut sejauh 4 mil dari garis-garis itu dan secara eksklusif disediakan untuk warga negaranya sendiri, dan untuk mendefinisikan garis-garis dasar tersebut sejauh dipandang perlu, dalam terang argumen Para Pihak, untuk menghindari kesulitan hukum lebih lanjut di antara mereka; (b) untuk memberikan ganti rugi kepada ... Kerajaan Inggris sehubungan dengan ... gangguan ... dengan kapal penangkap ikan Inggris di luar zona yang ... Pemerintah Norwegia [mungkin] berhak mencadangkan untuk warga negaranya. Legitimasi batas ...
Read more

Annexation (Aneksasi)

aneksasi adalah Perolehan hak atas wilayah (scil. sebelumnya berada di bawah kedaulatan Negara lain) dengan tindakan sepihak pengambilalihan oleh Negara penakluk setelah penaklukan: 'Tidak ada periode penaklukan sendirian dan ipso facto membuat negara penakluk menjadi kedaulatan wilayah yang ditaklukkan .... Penaklukan hanyalah cara akuisisi jika penakluk, setelah dengan tegas menetapkan penaklukan, dan keadaan perang telah berakhir, kemudian secara resmi mencaplok wilayah ': I Oppenheim 699. Ketika, pada bulan Juni 1945, Sekutu mengambil 'otoritas tertinggi sehubungan dengan Jerman, termasuk semua kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Jerman, Komando Tinggi dan setiap negara bagian, kota, atau pemerintah atau otoritas lokal', mereka dengan tegas menyatakan bahwa asumsi kekuasaan ini 'tidak efek aneksasi Jerman ': Whiteman, Digest of International Law (1963), Vol. 1, 325. Seperti yang sekarang diterima bahwa penggunaan kekuatan, kecuali untuk membela diri, adal...
Read more

Terra Nullius

Terra nullius  adalah istilah dalam bahasa Latin yang berasal dari hukum Romawi, yang berarti "tanah yang tidak dimiliki siapa pun".  Menurut “ Black's Law Dictionary 7th Edition ”, terra nullius adalah:  “ A territory not belonging to any particular country ” Istilah ini digunakan pada hukum internasional untuk wilayah tanpa kepemilikan. Wilayah terra nullius dapat dikuasai oleh suatu negara melalui pendudukan.  Contoh terra nullius yang ada kini adalah: Wilayah Bir Tawil antara Mesir dan Sudan Marie Byrd Land di Antartika Perairan internasional Objek-objek di luar angkasa seperti Bulan baca juga: Shanti Rachmadsyah, S.H., KLINIK: Terra Nullius, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2686/terrae-nullius/>
Read more